Implementation Of Policy Accelerate The Implementation Of Complete Systemic Land Registration (PTSL) At The National Land Agency Of Medan City
Keywords:
Implementation, Policy, Land Registration, Content Of Policy, Context Of PolicyAbstract
The policy for the Acceleration of Complete Systematic Land Registration (PTSL) carried out by the Government based on the Minister of Agrarian Regulation No. 1 of 2017 is generally a land registration activity for the first time that is carried out simultaneously which includes all land registration objects that have not been registered in one village/kelurahan area. or other names at the same level in order to guarantee legal certainty and legal protection of people's land rights in a fair and equitable manner. The title of this research is the implementation of the Policy for the Acceleration of Complete Systematic Land Registration (PTSL) at the National Land Agency of Medan City. The research method used in this study is a qualitative approach with descriptive analysis techniques that describe the actual phenomenon of events in the field with the Merilee S Grindle theoretical approach which suggests that the success of a policy is influenced by the content of policy variables and the policy environment (context of policy). ). The data collection technique used is Interview, Observation and Documentation related to Complete Systematic Land Registration (PTSL).The implementation of the policy for the Acceleration of Complete Systematic Land Registration (PTSL) by the National Land Agency of Medan City is going well even though the human resources or implementing personnel in the field are still lacking in quantity. So that the implementor in the field must work with an inappropriate workload.
References
Abdul Wahab, Solichin. 2008, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, UMM Press: Malang
Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar kebijakan Publik. Bandung :CV Alfabeta Amirin M, Tatang. 2000, Menyusun Rencana Penelitian, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta.
Dye, Thomas R.2008, Understanding Public Policy 11th ed. Phoenix Color Corp: United State.
Effendi, Sofian. 2012. Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3ES.
Harsono, Budi. 2008, Hukum Agraria Indonesia, Djambatan: Jakarta.
Mukti, affan. 2006, “pokok-pokok bahasan hukum agrarian” USU Press : Medan Indonesia
Murad, Rusmadi. 2013, Administrasi Pertanahan pelaksanaan hokum pertanahan dalam praktek, CV Mandar Maju: Bnadung.
Nogi Tangkilisan, Hessel. 2003. Implementasi kebijakann publik transformasi pikiran George Edward, Lukman Offset: Yogyakarta Penebar Swadaya.
Prastowo, Andi. 2016. Metode Penelitian Kualitiatif dalam perspektif rancangan penelitian.AR-RUZZ MEDIA: Jogjakarta.
Santoso, Urip. 2005, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, Prenada Media Group: Jakarta.
Subarsono, AG. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Suyanto, Bagong, at all .2005. Metode Penelitian Sosial. Jakarta. Kencana Prenadanedia Group.
Tehupeiory, Artje. 2012. Pentingnya Pendaftaran Tanah Di Indonesia. Jakarta.
Dewi Kartika-Sekretaris Jenderal KPA, dalam Mongabay , Konflik Agraria Masih Tinggi pada 2017, Kriminalisasi Warga Terus terjadi, diakses pada 17 januari 2018, pukul 19.20 WIB.
http://kepri.bpn.go.id/Publikasi/Berita-Kantor-Pertanahan/percepatan- pendaftaran- tanah-sistematis-lengkap-66325.aspx/.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 8 Tahun 2015 tentang struktur Organisas dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
Pangestu, Ganda Yoga. 2016. Efektifitas Program Legalisasi Aset PRONA Tahun 2015 Dalam Pelayanan Sertipikasi Tanah di Kota Binjai (Studi Pada Kantor Pertanahan Kota Binjai).
Simamora, Budi Brendan. 2017. Implementasi Program Nasional Agrarian (PRONA) Tahun 2016 di Kota Pematang Siantar (Studi Pada Kantor Pertanahan Kot Pematang Siantar).
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2021 Inspirasi & Strategi (INSPIRAT): Jurnal Kebijakan Publik & Bisnis
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
