Educational training and technical instructions for government equipment in Sidenreng Rappang City
Kata Kunci:
City of Sidenreng Rappang, Education, Technical guidance, TrainingAbstrak
This study describes a training needs analysis for training and technical advice in the City of Sidenreng Rappang. This research reveals that there are 12 priority programs that the Sidenreng Rappang government must immediately implement for its government apparatus. Some of them train how to prepare proper financial reports and train how to use social media for government agencies. This only aims to improve the quality of the state apparatus which ultimately leads to satisfactory public services. This study uses the concept of human resource management and training of government officials. The method used in this research is a qualitative research method. The purpose of this training is for Sidenreng Rappang city officials to be able to prepare official letters in accordance with statutory regulations. This is Government Decree No. 80, issued in 2012 by the Minister for Strengthening the State Apparatus and Forms of Bureaucracy. Specific topics and speakers according to their performance
Referensi
Arep, H. I, dan Tanjung. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Universitas Trisakti: Jakarta.
Cahayani, A. 2005. Strategi dan Kebijakan Manajemen Sumber Daya Manusia. PT. Indeks: Jakarta.
Dessler, G. 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia. PT Indeks: Jakarta
Hariandja, E. T. M. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. PT Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta.
Maleong, J. Lexy. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung
Mangkunegara, A. P. 2003. Perencanaan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia. PT Refika Aditama: Bandung.
Mangkuprawira, Sjafri. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik. Ghalia Indonesia: Jakarta Selatan
Notoatmodjo, S. 2003. Pengembangan Sumber Daya Manusia. PT Rineka Cipta: Jakarta.
Panggabean, S. M. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia. Ghalia Indonesia: Bogor
Rachmawati, I. K. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia. Andi: Yogyakarta
Rewansyah, Asmawi. 2012. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Good Governance. PT. Risky Grafis: Jakarta
Rivai, E. dan Sagala, J. E. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan. Rajawali Pers: Jakarta.Siagian, P. S. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia. PT Bumi Aksara: Jakarta
Simamora, H. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia. STIE YKPN: Yogyakarta.
Sofiyandi, H. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia. Graha Ilmu: Yogyakarta.
Suwatno dan Rasto. 2003. Manajemen Perusahaan Suatu Pendekatan Operatif dan Sistem Informasi. UPI: Bandung.
Jurnal
Nonoago, Nicolaus. 2013. Orasi Ilmiah dalam Rangka Kenaikan Jabatan dari Widyaiswara Madya ke Widyaiswara Utama. dalam DIKJARTI-Buletin Elektronik Widyaiswara Nusa Tengggata Timur, VOl. VIII 13 Februari 2013
Rasyid, R, M. 2002. Kebijakan Penyiapan Sumber Daya Aparatur yang Profesional dalam Pelaksanaan Otonomi daerah, Jakarta, dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 27 Tahun 2002. Jakarta. Institute Ilmu Pemerintahan.
Sri Lastanti, Hexana. 2005. Tinjauan terhadapKompetensidan Independensi Akuntan Publik: Refleksi Atas Skandal Keuangan. Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi Vol. 5 No. 1 April 2005.
Saifuddin. 2004. Pengaruh Kompetensi dan Independensi terhadap Opini Audit Going Concern (Studi Kuasi eksperimen pada Auditor dan Mahasiswa). Semarang. Tesis UNDIP. (Tidak dipublikasikan).
Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok kepegawaian
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepala Dearah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan penyelenggaraan Pemerintahan kepada Masyarakat
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaran Penanggulangan Bencana
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengadaan Barang Milik Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik
Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2023 SAM HERMANSYAH, Andi Uceng, Irwan
Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
